Demokrasi di Muhammadiyah, Suara Terbanyak Belum Tentu Jadi Ketua

Miosi—Demokrasi di Muhammadiyah lebih mengutamakan mufakat daripada sekadar suara terbanyak, hal tersebut disampaikan M Alfarisi Nuryahya Ketua Umum PD IPM Sidoarjo 2023-2025, saat kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo (Miosi), tema Suara Demokrasi, Rabu, (25/9/2024).

Alfarisi mengenalkan prosedur pemilihan pimpinan Muhammadiyah, “Berdasarkan pasal 16 AD/ART Muhammadiyah, hasil tanwir Muhammadiyah Bengkulu Tahun 2019, yang berisi syarat pimpinan, yakni sudah memiliki kartu anggota, minimal lima tahun lamanya, pernah menjadi pengurus Muhammadiyah, tidak boleh rangkap jabatan agar tidak bingung tugas pokok dan fungsinya,” terangnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan sistem pemilihan di Muhammadiyah menggunakan sistem pemilihan formatur. Kalau di Pimpinan Ranting IPM Miosi, untuk memilih ketua IPM teman-teman nanti seluruh warga sekolah untuk memilih formatur, “Jumlah formatur bisa menyesuaikan jumlah kebutuhan bidangnya, biasanya di Muhammadiyah 13, kalau IPM biasanya 9, kenapa formatur harus ganjil, untuk menentukan suara kunci, di rapat formatur baru bisa menentukan ketua, sekretaris,” ujarnya.

Dia menambahkan yang diutamakan dalam demokrasi Muhammadiyah yaitu proses diskusi, tidak sekadar dilihat dari jumlah suara terbanyak, meskipun biasanya formatur yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan awal akan ditanya bersedia menjadi ketua umum. Selain itu di Muhammadiyah tidak ada wakil agar tidak tumpang tindih kepemimpinan, tidak ada perbedaan visi misi, yang ada ketua bidang untuk membantu ketua umum.

Siswa antusias bertanya, Haura Haura Hafidzha Resendria kelas 9C bertanya jika hasil rapat formatur ada anggota yang tidak setuju dengan ketua terpilih, apakah diperkenankan, serta pertanyaan-pertanyaan lain yang kritis.

Alfarisi memberikan respon terkait pertanyaan Haura, “Kalau kita berorganisasi yaitu menerima hasil rapat formatur, tetapi dalam berjalannya roda organisasi harus tetap diingatkan agar tidak keluar dari roda organisasi, jika tidak berubah bisa dilaksakan muswarah luar biasa,” terangnya.

Ahmad selaku fasilitator P5 menjelaskan tujuan agar anak-anak memahami perbedaan demokrasi negara dengan demokrasi dalam Muhammadiyah, di dalam demokrasi Muhammadiyah lebih mengutammakan musyawarah internal formatur yang terpilih, tidak sekadar mempertimbangkan suara terbanyak.

Penulis: Mahyuddin Syaifulloh